Bertempat di gedung Dr. KH. idham chalid kantor Gubernur Prov Kalsel, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintergrasi. Dalam kegiatan itu di laksanakan juga penandatanganan MOU Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegritas oleh Wakil Ketua KPK RI Saut Sitomorang dan seluruh Pimpinan Daerah di Kalimantan selatan. Kamis (18/05/2017).
Kegiatan itu dihadiri juga Wakil Gubernur kalimantan selatan, Ketua DPRD Prov Kalsel, Kajati prov kalsel Kalsel, Ketua BPKP RI perwakilan kalsel, PLT Inspektur III kemendagri, FKPD Prov Kalsel, Walikota / Bupati se kalsel, Ketua DPRD Kab / kota se kalsel, Sekda Kab / kota se kalsel.
Dalam sambutan nya Wakil Gubernur Kalimantan H. Rudy Resnawan mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintergrasi.
“Kegiatan ini merupakan komitmen kita bersama untuk mencegah korupsi diwilayah prov kalsel, demi meningkatkan pelayanan publik transparansi dan akuntabilitas kita harus meninggalkan praktek - praktek korupsi,” tambahnya”.
Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang dalam sambutan nya menyoroti tata kelola di beberapa bidang yakni perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa dan pelayanan perizinan.
Dalam sambutan nya Wakil Gubernur Kalimantan H. Rudy Resnawan mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintergrasi.
“Kegiatan ini merupakan komitmen kita bersama untuk mencegah korupsi diwilayah prov kalsel, demi meningkatkan pelayanan publik transparansi dan akuntabilitas kita harus meninggalkan praktek - praktek korupsi,” tambahnya”.
Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang dalam sambutan nya menyoroti tata kelola di beberapa bidang yakni perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa dan pelayanan perizinan.
“KPK akan terus memastikan bahwa komitmen pembenahan tata kelola di kalsel berkelanjutan dan bebas intervensi yang tidak sah dari pihak manapun, Salah satu masalah yang disoroti KPK dikalimantan selatan adalah rendahnya pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dibidang legislatif,” Ungkap Wakil KPK Saud Sitomorang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar